SEJAUH INI ....
Sudah Berapa Orang Pembenci JOKOWI Yang Jadi GILA BENERAN ?
INGAT , orang gila tidak pernah sadar kalau dirinya GILA....
Saturday, January 31, 2015
Sudah Berapa Orang Pembenci JOKOWI Yang Jadi GILA BENERAN ?
SEJAUH INI ....
Sudah Berapa Orang Pembenci JOKOWI Yang Jadi GILA BENERAN ?
INGAT , orang gila tidak pernah sadar kalau dirinya GILA....
Ilmu Sufi Haji Jokowi
Ilmu Sufi Haji Jokowi
Semua orang tentu tahu kalau Haji Jokowi itu kaya raya, hasil kerja keras sendiri. Tentu kekayaannya ga sampai trilyunan, hanya 27 milyar. Kekayaan segitu sama dengan kekayaan banyak pejabat atau jendral-jendral korup yang tinggal nadah tanpa usaha.
Walaupun kaya, Haji Jokowi hidup biasa saja. Mobilnya mobil standar orang Indonesia yaitu Inova, disaat orang kaya lain berlomba punya Ferrari, Lexus, Lamborgini, atau setidaknya Harrier. Jam tangan dia tidak pakai, disaat pejabat lain jam tangannya puluhan bahkan ratusan juta harganya. Baju, sepatu, celana pun ga lebih mahal dari pegawai kantoran Jakarta yang kalau beli baju gengsi kalau ga pake merk terkenal.
Dalam laku politik pun, Jokowi adalah seorang sufi. Ketika menang pemilu, baik pilkada sampai pemilu presiden, walaupun sudah jelas menang pun dia tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan apalagi sampai pesta atau sujud syukur, hanya sekedar senyum bahkan mungkin dalam hati mengucapkan astaghfirullah, mohon ampun kepada tuhan karena tugasnya menjadi lebih besar lagi dan tanggungjawabnya jauh lebih berat lagi. Semua dirangkulnya, dari ulama sampai rakyat jelata, dari pebisnis sampai pemulung jalanan, merangkul dengan ikhlas, bukan merangkul hanya pas pemilu saja.
Betapa di dunia hedonis oportunis ini mencari langkah tawadhu' seperti Haji Jokowi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Pengendalian diri dan kerendahan hati disaat dicoba semesta dengan cobaan kekuasaan dan kekayaan, karena sejatinya kekuasaan dan kekayaan adalah amanah dan tanggungjawab teramat berat, hanya para sufi sejati lah yang mampu memanggulnya.
Sufi sejati tidak perlu berdzikir sepanjang waktu dan menyingkir ke puncak gunung, tapi sufi sejati adalah yang mampu terjun menghadapi riak gempita dunia tanpa merusak kesufian hatinya.
Source: Fb Bayu Saylendra
Survei Populi: DPR dan Polri Lembaga Terkorup
Ruang sidang paripurna DPR. (Antara/Yudhi Mahatma)
Survei Populi: DPR dan Polri Lembaga Terkorup
Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepolisian RI dianggap masyarakat sebagai lembaga terkorup berdasarkan survei lembaga kajian nonprofit Populi Center.
"Sebanyak 39,7 persen responden mengatakan DPR sebagai lembaga negara terkorup, disusul dengan institusi Kepolisian RI sebesar 14,2 persen,” kata peneliti Populi Center Fachry Ali dalam sebuah forum ‘Perspektif Indonesia’ di Jakarta, Sabtu, (31/1).
Survei yang dilakukan pada periode 16-22 Januari 2015 itu juga menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai lembaga yang 'bersih.' Hanya 12,5 persen responden yang percaya pada partai politik
Selain itu, survei menunjukkan hampir separuh responden (49 persen) kurang percaya dengan DPR dalam menjalankan fungsi, tugas, pokoknya sebagai lembaga legislatif. Hanya 23 persen responden masih mempercayai DPR.
Sebaliknya, lebih dari separuh responden (60 persen) puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya 2 persen responden yang kecewa dengan kerja KPK, sedangkan 13 persen lainnya kurang puas dengan kinerja KPK.
Survey dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2.98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Besaran sampel tiap provinsi dialokasikan sesuai proporsi populasi dari data sensus penduduk BPS dengan mempertimbangkan karakteristik urban-rural, dan dengan proporsi jender 50:50 antara perempuan dan laki-laki.
(agk)
"Sebanyak 39,7 persen responden mengatakan DPR sebagai lembaga negara terkorup, disusul dengan institusi Kepolisian RI sebesar 14,2 persen,” kata peneliti Populi Center Fachry Ali dalam sebuah forum ‘Perspektif Indonesia’ di Jakarta, Sabtu, (31/1).
Pilihan Redaksi
|
Selain itu, survei menunjukkan hampir separuh responden (49 persen) kurang percaya dengan DPR dalam menjalankan fungsi, tugas, pokoknya sebagai lembaga legislatif. Hanya 23 persen responden masih mempercayai DPR.
Sebaliknya, lebih dari separuh responden (60 persen) puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya 2 persen responden yang kecewa dengan kerja KPK, sedangkan 13 persen lainnya kurang puas dengan kinerja KPK.
Survey dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2.98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Besaran sampel tiap provinsi dialokasikan sesuai proporsi populasi dari data sensus penduduk BPS dengan mempertimbangkan karakteristik urban-rural, dan dengan proporsi jender 50:50 antara perempuan dan laki-laki.
(agk)
Source : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/
Thursday, January 29, 2015
Habibie Ingatkan Jokowi Presiden Dipilih untuk Memihak 100 Persen Kepentingan Rakyat
Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden ketiga RI BJ Habibie usai bertemu di Istana Merdeka, Kamis (29/1/2015).
Habibie Ingatkan Jokowi Presiden Dipilih untuk Memihak 100 Persen Kepentingan Rakyat
Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie memberikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo yang kini tengah dihadapkan pada posisi sulit terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Habibie mengingatkan bahwa Jokowi telah dipilih oleh lebih dari setengah rakyat Indonesia. Dia juga menyinggung tak ada partai politik yang dominan di Indonesia.
"Sekarang tidak ada satu pun partai di bumi Indonesia yang memiliki suara lebih dari 20 persen suara. Tapi presiden Indonesia sekurang-kurangnya mendapat dukungan minimal 51 persen. Dia dipilih untuk memihak 100 persen kepentingan rakyat," kata Habibie dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (29/1/2015).
Habibie mengingatkan presiden pada zaman Orde Baru sangat berbeda dengan zaman reformasi saat ini. Habibie mengatakan, pada zaman Orde Baru kekuasaan ada di tangan parlemen. Presiden, sebutnya, hanya sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, sejak Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono, presiden langsung dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, Habibie menilai presiden hanya berpihak pada rakyat dan tidak berpihak pada golongan apa pun juga.
"Jangan lupa keputusan presiden dipilih langsung rakyat, itu produk hukum juga, sama. Akarnya juga undang-undang," kata dia.
Saat Habibie memberikan pemaparan panjang lebar ke wartawan, Jokowi pun terlihat lepas dan banyak tersenyum ke arah teknokrat lulusan Jerman itu.
Habibie dengan gaya santainya pun menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi ini adalah bagian dari kedekatan hubungan khas orang Indonesia.
"Kalau ada Pakde mau datang, mau tanya kabar. Itu wajar saja. Saya yakin saya bicara ini anda tentu tahu," kata dia.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/18410351/Habibie.Ingatkan.Jokowi.Presiden.Dipilih.untuk.Memihak.100.Persen.Kepentingan.Rakyat
Wednesday, January 28, 2015
Sebut Jokowi lengser hitungan bulan, Effendi dinilai berhalusinasi
efendi simbolon. ©2012 Merdeka.com
Sebut Jokowi lengser hitungan bulan, Effendi dinilai berhalusinasi
Merdeka.com - Politikus PDIP Charles Honoris mengkritik pernyataan Effendi
Simbolon soal Presiden Joko Widodo tak akan menjabat selama lima tahun.
Charles menyebut Efendi sedang berhalusinasi ketika berbicara.
"Pernyataan Effendi Simbolon tidak mewakili sikap PDI Perjuangan. Itu
pernyataan pribadi beliau. Mungkin Pak Effendi lagi halusinasi waktu bicara
itu," kata Charles, Jakarta, Selasa (27/1).
Lebih lanjut, kata Charles, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah
mewanti-wanti kepada semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden
Jokowi. Apalagi, kata dia, Jokowi diusung sebagai calon presiden dari PDIP
yang merupakan partai pendukung utama.
"Dalam berbagai kesempatan kami diingatkan oleh ibu ketua umum untuk terus
mendukung kebijakan dan program-program pemerintah Jokowi-JK. Kami
tetap konsisten dengan komitmen itu," jelas Charles.
"Kami tetap yakin pemerintahan Jokowi akan mampu untuk merealisasikan
Nawa Cita dan memperbaiki kesejahteraan rakyat," tutup Anggota Komisi
I DPR itu.
Sebelumnya diketahui, jelang seratus hari kepemimpinan Presiden Jokowi
dihadapkan sejumlah masalah. Tantangan terbesar Jokowi, saat melihat dua
institusi penegak hukum Polri dan KPK bersitegang.
Politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Effendi Simbolon
melihat Jokowi tak ubahnya seperti pemimpin setengah matang namun dilahirkan
alias prematur. Menurutnya, publik mulai sadar atas kinerja Jokowi yang
terus menuai kontroversi.
"Saya kira (Jokowi) tidak sampai dua tahun, paling hitungan bulan lagi lengser,"
kata Effendi usai diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK'
di kawasan SCBD, di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/1).
[did]
Simbolon soal Presiden Joko Widodo tak akan menjabat selama lima tahun.
Charles menyebut Efendi sedang berhalusinasi ketika berbicara.
"Pernyataan Effendi Simbolon tidak mewakili sikap PDI Perjuangan. Itu
pernyataan pribadi beliau. Mungkin Pak Effendi lagi halusinasi waktu bicara
itu," kata Charles, Jakarta, Selasa (27/1).
Lebih lanjut, kata Charles, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah
mewanti-wanti kepada semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden
Jokowi. Apalagi, kata dia, Jokowi diusung sebagai calon presiden dari PDIP
yang merupakan partai pendukung utama.
"Dalam berbagai kesempatan kami diingatkan oleh ibu ketua umum untuk terus
mendukung kebijakan dan program-program pemerintah Jokowi-JK. Kami
tetap konsisten dengan komitmen itu," jelas Charles.
"Kami tetap yakin pemerintahan Jokowi akan mampu untuk merealisasikan
Nawa Cita dan memperbaiki kesejahteraan rakyat," tutup Anggota Komisi
I DPR itu.
Sebelumnya diketahui, jelang seratus hari kepemimpinan Presiden Jokowi
dihadapkan sejumlah masalah. Tantangan terbesar Jokowi, saat melihat dua
institusi penegak hukum Polri dan KPK bersitegang.
Politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Effendi Simbolon
melihat Jokowi tak ubahnya seperti pemimpin setengah matang namun dilahirkan
alias prematur. Menurutnya, publik mulai sadar atas kinerja Jokowi yang
terus menuai kontroversi.
"Saya kira (Jokowi) tidak sampai dua tahun, paling hitungan bulan lagi lengser,"
kata Effendi usai diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK'
di kawasan SCBD, di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/1).
[did]
Source : http://www.merdeka.com/politik/sebut-jokowi-lengser-hitungan-bulan-efendi-dinilai-berhalusinasi.html
Tim Independen Bertemu Jokowi, Sarankan Komjen BG Tak Dilantik Jadi Kapolri
Tim Independen Bertemu Jokowi, Sarankan Komjen BG Tak Dilantik Jadi Kapolri
Jakarta - Tim independen terkait KPK dan Polri yang berjumlah 9 orang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dalam pertemuan itu tim independen menyarankan kepada Jokowi agar tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita tim 9 (berpendapat) orang ini jangan dilantik," ujar Ketua Tim 9 Buya Syafi'i Ma'arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).
Syafi'i Ma'arif mengatakan, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan usulan Tim 9 ini. Diharapkan bisa segera diputuskan dalam waktu dekat.
"Akan dipertimbangkan (Presiden). Mudah-mudahan bulan ini selesai. Kalau lama, kacau ini," katanya.
Tim 9, lanjut Syafi'i, hanya berfokus pada kasus memanasnya hubungan KPK dan Polri. Tim ini pun akan selalu siap jika diminta presiden untuk memberikan masukan.
"Tim akan terus memberikan bantuan, dan berikan masukan, dimintai sewaktu-waktu. Ini hanya satu kasus aja," ucap tokoh Muhammadiyah ini.
"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita tim 9 (berpendapat) orang ini jangan dilantik," ujar Ketua Tim 9 Buya Syafi'i Ma'arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).
Syafi'i Ma'arif mengatakan, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan usulan Tim 9 ini. Diharapkan bisa segera diputuskan dalam waktu dekat.
"Akan dipertimbangkan (Presiden). Mudah-mudahan bulan ini selesai. Kalau lama, kacau ini," katanya.
Tim 9, lanjut Syafi'i, hanya berfokus pada kasus memanasnya hubungan KPK dan Polri. Tim ini pun akan selalu siap jika diminta presiden untuk memberikan masukan.
"Tim akan terus memberikan bantuan, dan berikan masukan, dimintai sewaktu-waktu. Ini hanya satu kasus aja," ucap tokoh Muhammadiyah ini.
Source : http://news.detik.com/read/2015/01/28/135757/2816500/10/tim-independen-bertemu-jokowi-sarankan-komjen-bg-tak-dilantik-jadi-kapolri
Tuesday, January 27, 2015
Whatever Jokowi Do, Koruptor Cs Will Always Find Something To Say
Whatever Jokowi Do, Koruptor Cs Will Always Find Something To Say
RANGKUMAN KERJA KUBU ANTI JOKOWI
RANGKUMAN KERJA
KUBU ANTI JOKOWI ( Kedua )
https://www.facebook.com/groups/berandajakartabaru/779692322085186/?ref=notif¬if_t=group_comment_reply
KUBU ANTI JOKOWI ( Pertama )
Budiman Sudjatmiko Imbau PDIP Dukung Jokowi Perkuat KPK
Budiman Sudjatmiko Imbau PDIP Dukung Jokowi Perkuat KPK
Jakarta - Setelah Komjen Budi Gunawan ditetapkan jadi tersangka, PDIP mengambil sikap berseberangan dengan KPK. Serangan demi serangan dilancarkan partai berlambang banteng moncong putih itu. Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko meminta partainya segera mendukung Presiden Jokowi memperkuat KPK.
"Saya mengimbau kepada kawan-kawan satu partai agar kita solid mendukung penguatan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Adalah tidak bijak kita larut dalam pusaran yang membentuk opini publik seolah-olah memperhadapkan KPK dan PDI Perjuangan dalam soal pemberantasan korupsi," kata Budiman dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (27/1/2015).
Budiman mengatakan pemberantasan korupsi adalah program utama Presiden Jokowi dalam bidang penegakan hukum. Oleh karenanya, sudah selayaknya para pendukung Jokowi memberikan dukungan yang arahnya pro pemberantasan korupsi.
"Saya mengharapkan seluruh elemen yang mendukung dan memenangkan Presiden Joko Widodo dapat memberikan dukungan moral kepada Presiden agar dapat melakukan langkah terbaik, agar kita semua bisa keluar dari kemelut ini," ujarnya.
Budiman mengingatkan, KPK adalah produk pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Oleh karenanya, sudah sepatutnya PDIP mendukung KPK.
"Keberadaan dan keberhasilan KPK merupakan legacy yang harus dipertahankan terutama oleh warga PDI Perjuangan untuk kemudian menjadi sejarah bagi anak-cucu kelak," pungkasnya.
"Saya mengimbau kepada kawan-kawan satu partai agar kita solid mendukung penguatan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Adalah tidak bijak kita larut dalam pusaran yang membentuk opini publik seolah-olah memperhadapkan KPK dan PDI Perjuangan dalam soal pemberantasan korupsi," kata Budiman dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (27/1/2015).
Budiman mengatakan pemberantasan korupsi adalah program utama Presiden Jokowi dalam bidang penegakan hukum. Oleh karenanya, sudah selayaknya para pendukung Jokowi memberikan dukungan yang arahnya pro pemberantasan korupsi.
"Saya mengharapkan seluruh elemen yang mendukung dan memenangkan Presiden Joko Widodo dapat memberikan dukungan moral kepada Presiden agar dapat melakukan langkah terbaik, agar kita semua bisa keluar dari kemelut ini," ujarnya.
Budiman mengingatkan, KPK adalah produk pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Oleh karenanya, sudah sepatutnya PDIP mendukung KPK.
"Keberadaan dan keberhasilan KPK merupakan legacy yang harus dipertahankan terutama oleh warga PDI Perjuangan untuk kemudian menjadi sejarah bagi anak-cucu kelak," pungkasnya.
Source : http://news.detik.com/read/2015/01/27/161659/2815540/10/budiman-sudjatmiko-imbau-pdip-dukung-jokowi-perkuat-kpk
Kini jokowi dalam kepungan
SAUDARA SAUDARAKU PARA RELAWAN JOKOWI DAN PARA JENDRAL LAPANGAN
Kita pernah bersama dalam dunia nyata maupun dunia maya
Menyusun strategi bersama, melakukan perlawanan bersama
Menggalang dukungan bersama, merasakan pahitnya perjuangan bersama
Dan menikmati kemenangan bersama...
Kita memiliki sikap yang sama
Bahwa visi misi jokowi adalah visi misi kita
Hingga kita sepakat untuk menyatakan sikap
Bahwa kita adalah jokowi dan jokowi adalah kita
Perjuangan yang keras sudah kita lalui
Kebersamaan kita, telah membuat siapapun kesulitan untuk menyerang jokowi
Kebersamaan kita, telah berhasil mengantarkan jokowi memasuki istana
Walau lawan politik tak pernah absen dari rekayasa dan tipu daya
Kini jokowi sudah di istana
Kini jokowi sedang fokus merealisasikan visi misinya
Tapi kekuatan jahat terus mengganggunya
Membentuk konspirasi jahat untuk menjatuhkannya
Dengan memisahkan jokowi dari rakyat yang mencintainya
Memisahkan jokowi dari kekuatan parlemen yang mendukungnya
Mendelegitimasi jokowi dari konflik POLRI dan KPK
Jokowi masih tetap menjadi jokowi kawan...
Jokowi belum berubah dan masih komitment untuk memperbaiki Republik ini
Jokowi masih terus bekerja keras untuk mewujudkan cita cita proklamasi
Dan jokowi....
Masih menjadi jokowi yang ingin membumikan ajaran TRI SAKTI
Kini jokowi dalam kepungan, kawan....
Mari kembali kita satukan kekuatan
Jangan terpengaruh dengan opini opini yang menyesatkan....
Yang bertujuan untuk memecah belah kekuatan
Agar jokowi mudah dijatuhkan
Mari kita rapatkan barisan dan mengumpulkan semua kekuatan
Kita selamatkan jokowi...
Kita selamatkan POLRI
Kita selamatkan TNI
Kita selamatkan KPK
kita selamatkan Kejaksaan
Kita selamatkan MA dan MK
Dan kita selamatkan INDONESIA
Jangan sampai mereka dikuasai para pendosa
Yang hanya akan menindas rakyat demi ambisi pribadinya
SALAM HORMAT DARI KOPRAL
UNTUK PARA RELAWAN DAN JENDRAL-JENDRAL LAPANGAN
Kita pernah bersama dalam dunia nyata maupun dunia maya
Menyusun strategi bersama, melakukan perlawanan bersama
Menggalang dukungan bersama, merasakan pahitnya perjuangan bersama
Dan menikmati kemenangan bersama...
Kita memiliki sikap yang sama
Bahwa visi misi jokowi adalah visi misi kita
Hingga kita sepakat untuk menyatakan sikap
Bahwa kita adalah jokowi dan jokowi adalah kita
Perjuangan yang keras sudah kita lalui
Kebersamaan kita, telah membuat siapapun kesulitan untuk menyerang jokowi
Kebersamaan kita, telah berhasil mengantarkan jokowi memasuki istana
Walau lawan politik tak pernah absen dari rekayasa dan tipu daya
Kini jokowi sudah di istana
Kini jokowi sedang fokus merealisasikan visi misinya
Tapi kekuatan jahat terus mengganggunya
Membentuk konspirasi jahat untuk menjatuhkannya
Dengan memisahkan jokowi dari rakyat yang mencintainya
Memisahkan jokowi dari kekuatan parlemen yang mendukungnya
Mendelegitimasi jokowi dari konflik POLRI dan KPK
Jokowi masih tetap menjadi jokowi kawan...
Jokowi belum berubah dan masih komitment untuk memperbaiki Republik ini
Jokowi masih terus bekerja keras untuk mewujudkan cita cita proklamasi
Dan jokowi....
Masih menjadi jokowi yang ingin membumikan ajaran TRI SAKTI
Kini jokowi dalam kepungan, kawan....
Mari kembali kita satukan kekuatan
Jangan terpengaruh dengan opini opini yang menyesatkan....
Yang bertujuan untuk memecah belah kekuatan
Agar jokowi mudah dijatuhkan
Mari kita rapatkan barisan dan mengumpulkan semua kekuatan
Kita selamatkan jokowi...
Kita selamatkan POLRI
Kita selamatkan TNI
Kita selamatkan KPK
kita selamatkan Kejaksaan
Kita selamatkan MA dan MK
Dan kita selamatkan INDONESIA
Jangan sampai mereka dikuasai para pendosa
Yang hanya akan menindas rakyat demi ambisi pribadinya
SALAM HORMAT DARI KOPRAL
UNTUK PARA RELAWAN DAN JENDRAL-JENDRAL LAPANGAN
Source : FB Ali Sa'roni
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1035479566478687&set=gm.727189150683815&type=1&theater
Presiden: Ada Saatnya Saya Pakai Wewenang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku.
Presiden: Ada Saatnya Saya Pakai Wewenang
Presiden Joko Widodo mengakui, dirinya mendengarkan banyak pihak sebelum memutuskan hal penting, salah satunya terkait ketegangan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini terjadi.
Namun, Presiden meyakinkan semua pihak bahwa itu bukan berarti dirinya tunduk kepada orang yang dia tanyai. Presiden menegaskan, meminta pendapat berbeda dengan menuruti kemauan yang dimintai pendapat.
”Saya tak mau mengambil keputusan sebelum bertanya dengan banyak pihak. Itu sudah tipe saya,” kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan Kompas menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Sabtu (24/1/2015).
Presiden mengaku terus berkonsolidasi dengan jajarannya agar jajaran kabinet dan pemerintah daerah bisa menjalankan program pembangunan. Dukungan DPR juga penuh.
Terkait dengan ketegangan antara Polri dan KPK, Presiden Jokowi tetap pada sikapnya untuk tidak mengintervensi proses hukum yang berlangsung. ”Agar prosesnya transparan, jangan ada intervensi dari lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan dari saya sendiri selaku kepala negara,” katanya.
Meski Presiden tidak ingin mengintervensi, ia menegaskan bahwa suatu saat jika menyangkut kewenangannya, Presiden akan menggunakan kewenangan itu. ”Tentu saja kalau sudah masuk kewenangan saya, akan saya pakai,” kata Presiden.
Harus diselamatkan
Jokowi mengatakan, KPK dan Polri harus diselamatkan. Kedua lembaga harus bekerja sama memberantas korupsi. Presiden memberikan ruang kepada KPK dan Polri bersama-sama membuktikan proses hukum di dua lembaga itu berjalan benar. Baik KPK maupun Polri harus betul-betul bersih.
Presiden menegaskan kembali kesepakatan yang dibuat di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015). Butir kesepakatan itu di antaranya komitmen bersama agar dua lembaga tidak saling bergesekan. Kesepakatan ini didukung semua pihak yang hadir di Istana Bogor, yaitu Presiden; Wapres Jusuf Kalla; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Jaksa Agung HM Prasetyo; Wakapolri Komjen Badrodin Haiti; dan Ketua KPK Abraham Samad.
Agar kewibawaan lembaga penegak hukum dapat dijaga, KPK, Polri, dan semua lembaga negara harus bersih dari korupsi dan menjaga kewibawaan lembaga negara.
Belum dewasa
Kegaduhan KPK dan Polri, menurut Presiden, terjadi karena kedewasaan dua lembaga belum seperti yang diharapkan. Karena itu, Presiden memberikan ruang kepada KPK dan Polri untuk membuktikan bahwa langkah mereka benar sesuai hukum.
Terkait proses hukum di Polri dan KPK, Presiden meminta semua tahapan dijelaskan kepada publik secara terang benderang. Hal ini bertujuan agar publik bisa menilai dengan benar. ”Karena itu, prosesnya harus transparan,” kata Presiden.
Saat ditanya terkait posisi Kepala Polri definitif, menurut Presiden hal itu akan diputuskan pada saat yang tepat. Namun, Presiden tidak menjelaskan kapan waktu yang dimaksud. ”Saya tidak bisa menyampaikannya,” katanya.
Kemarin, Presiden kembali memanggil Badrodin Haiti, Tedjo Edhy Purdijatno, dan HM Prasetyo untuk memastikan kegaduhan KPK-Polri tak merugikan institusi.
Presiden juga bertemu Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Yunarto menyampaikan situasi di luar Istana. Yunarto memahami posisi Presiden dengan semua tarik-menarik kepentingan politik di sekitarnya. Presiden memang harus berdiri di tengah semua lembaga negara, tidak boleh ada intervensi yang berlebihan terkait situasi yang terjadi.
Namun, menurut Yunarto, Presiden bisa mengambil langkah taktis agar kegaduhan segera tuntas. Langkah dimaksud adalah menarik pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. Selanjutnya, Presiden memulai proses pemilihan Kapolri baru dari awal. Pertimbangannya, ada desakan publik yang menduga Budi Gunawan terlibat kasus korupsi. (NDY/WHY/HAR/NMP/BDM/SON)
Namun, Presiden meyakinkan semua pihak bahwa itu bukan berarti dirinya tunduk kepada orang yang dia tanyai. Presiden menegaskan, meminta pendapat berbeda dengan menuruti kemauan yang dimintai pendapat.
”Saya tak mau mengambil keputusan sebelum bertanya dengan banyak pihak. Itu sudah tipe saya,” kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan Kompas menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Sabtu (24/1/2015).
Presiden mengaku terus berkonsolidasi dengan jajarannya agar jajaran kabinet dan pemerintah daerah bisa menjalankan program pembangunan. Dukungan DPR juga penuh.
Terkait dengan ketegangan antara Polri dan KPK, Presiden Jokowi tetap pada sikapnya untuk tidak mengintervensi proses hukum yang berlangsung. ”Agar prosesnya transparan, jangan ada intervensi dari lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan dari saya sendiri selaku kepala negara,” katanya.
Meski Presiden tidak ingin mengintervensi, ia menegaskan bahwa suatu saat jika menyangkut kewenangannya, Presiden akan menggunakan kewenangan itu. ”Tentu saja kalau sudah masuk kewenangan saya, akan saya pakai,” kata Presiden.
Harus diselamatkan
Jokowi mengatakan, KPK dan Polri harus diselamatkan. Kedua lembaga harus bekerja sama memberantas korupsi. Presiden memberikan ruang kepada KPK dan Polri bersama-sama membuktikan proses hukum di dua lembaga itu berjalan benar. Baik KPK maupun Polri harus betul-betul bersih.
Presiden menegaskan kembali kesepakatan yang dibuat di Istana Bogor, Jumat (23/1/2015). Butir kesepakatan itu di antaranya komitmen bersama agar dua lembaga tidak saling bergesekan. Kesepakatan ini didukung semua pihak yang hadir di Istana Bogor, yaitu Presiden; Wapres Jusuf Kalla; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Jaksa Agung HM Prasetyo; Wakapolri Komjen Badrodin Haiti; dan Ketua KPK Abraham Samad.
Agar kewibawaan lembaga penegak hukum dapat dijaga, KPK, Polri, dan semua lembaga negara harus bersih dari korupsi dan menjaga kewibawaan lembaga negara.
Belum dewasa
Kegaduhan KPK dan Polri, menurut Presiden, terjadi karena kedewasaan dua lembaga belum seperti yang diharapkan. Karena itu, Presiden memberikan ruang kepada KPK dan Polri untuk membuktikan bahwa langkah mereka benar sesuai hukum.
Terkait proses hukum di Polri dan KPK, Presiden meminta semua tahapan dijelaskan kepada publik secara terang benderang. Hal ini bertujuan agar publik bisa menilai dengan benar. ”Karena itu, prosesnya harus transparan,” kata Presiden.
Saat ditanya terkait posisi Kepala Polri definitif, menurut Presiden hal itu akan diputuskan pada saat yang tepat. Namun, Presiden tidak menjelaskan kapan waktu yang dimaksud. ”Saya tidak bisa menyampaikannya,” katanya.
Kemarin, Presiden kembali memanggil Badrodin Haiti, Tedjo Edhy Purdijatno, dan HM Prasetyo untuk memastikan kegaduhan KPK-Polri tak merugikan institusi.
Presiden juga bertemu Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Yunarto menyampaikan situasi di luar Istana. Yunarto memahami posisi Presiden dengan semua tarik-menarik kepentingan politik di sekitarnya. Presiden memang harus berdiri di tengah semua lembaga negara, tidak boleh ada intervensi yang berlebihan terkait situasi yang terjadi.
Namun, menurut Yunarto, Presiden bisa mengambil langkah taktis agar kegaduhan segera tuntas. Langkah dimaksud adalah menarik pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. Selanjutnya, Presiden memulai proses pemilihan Kapolri baru dari awal. Pertimbangannya, ada desakan publik yang menduga Budi Gunawan terlibat kasus korupsi. (NDY/WHY/HAR/NMP/BDM/SON)
100 Hari Jokowi Beri Dampak Positif Pasar Modal
Presiden Joko Widodo didampingi BEI Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito saat membuka perdagangan saham awal tahun 2015 di BEI, Jakarta, Jumat (2/1/2015). (Antara/Puspa Perwitasari)
100 Hari Jokowi Beri Dampak Positif Pasar Modal
Direktur Bursa Efek Indonesia mengapresiasi kebijakan Joko Widodo.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai, menjelang 100 hari kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada beberapa kebijakan yang akan mendorong perekonomian pada tahun ini.
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI, Samsul Hidayat, Senin 26 Desember 2015, menjelaskan kebijakan Jokowi memberikan dampak positif ke investasi portfolio. Investor asing, merasa investasi cukup menjanjikan ke depannya.
"Policy Jokowi ke masyarakat dalam perbaikan infrastruktur berdampak pada perbaikan perekonomian Indonesia, lebih baik di 2015 ini. Kita harapkan, langkah konkret infrastruktur dalam periode beliau, lima tahun ke depan," ujarnya di gedung BEI Jakarta.
Samsul menerangkan, beberapa hal konkret seperti penurunan harga bahan bakar minyak. Kebijakan itu, berimbas pada penghematan anggaran dan membuat harapan pada perekonomian meningkat.
"Ekspektasi dari perekonomian yang membaik membuat IHSG (indeks harga saham gabungan) tidak berfluktuasi terlalu besar, untuk investasi di portfolio," tuturnya. (asp)
Source : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/582329-100-hari-jokowi-beri-dampak-positif-pasar-modal?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Monday, January 26, 2015
Johan Budi: Satu Persatu Pimpinan KPK Dilaporkan ke Bareskrim, Kebetulan atau Disengaja?
Johan Budi: Satu Persatu Pimpinan KPK Dilaporkan ke Bareskrim, Kebetulan atau Disengaja?
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengaku heran dengan kriminanlisasi terhadap para pimpinan KPK yang terjadi secara beruntun. Ia lantas mempertanyakan, apakah pelaporan atas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja merupakan kebetulan atau sebuah kesengajaan?
"Saya tidak tahu apakah kebetulan ataukah disengaja. Setelah Pak BW ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, sehari kemudian pak Adnan Pandu dilaporkan ke Mabes," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1/2015) malam.
Selain itu, kata Johan, ada rumor yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Rasa heran dalam benak Johan pun semakin kuat.
"Jadi semua pimpinan KPK akhirnya menjadi terlapor di Mabes. Maka sempurnalah pelaporan ini, sangat sempurna," kata Johan.
Johan mengatakan, KPK menghargai proses hukum yang berjalan jika memang semua komisioner KPK diperkarakan secara hukum oleh Bareskrim. Ia kini menyerahkan urusan tersebut kepada Polri untuk ditindaklanjuti dan mencari bukti-bukti yang kuat atas laporan tersebut.
"Sekarang tergantung Mabes apakah laporan itu dengan cepat ditindaklanjuti dan dengan cepat menemukan bukti-bukti yangfirm yang kemudian menjadikan pimpinan KPK tersangka. Nantinya akan menyusul nonaktif, pemberhentian sementara satu demi satu pimpinan KPK," ujar dia.
Johan menilai, hubungan yang tidak harmonis itu terjalin antara perorangan di lembaga KPK dan Polri, bukan permasalahan antarlembaga. Menurut dia, hubungan institusional KPK dengan Polri terjalin dengan baik.
"Mungkin yang tidak baik adalah hubungan orang-orang Polri dengan orang-orang di KPK. Secara lembaga menurut saya tidak ada perseteruan antara Polri dan KPK," ujar Johan. "Jadi kami jangan dipancing-pancing untuk menyerang balik karena menurut saya secara institusi tidak ada serang-serangan itu," lanjut dia.
Sebelumnya, Bambang ditangkap dan langsung diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Jumat (23/1/2015). Bambang dituduh terlibat dalam pemberian keterangan palsu pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia dituduh menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010, sewaktu masih menjadi pengacara.
Sehari berselang, pada Sabtu (24/1/2015), giliran Adnan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Adnan dianggap melakukan perampasan saham dan aset sebuah perusahaan pemotongan kayu di Kalimantan Timur. Adnan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pemilik saham PT Teluk Sulaiman Mukhlis Ramlan.
Source : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/27/00051551/Johan.Budi.Satu.Persatu.Pimpinan.KPK.Dilaporkan.ke.Bareskrim.Kebetulan.atau.Disengaja
Thursday, January 22, 2015
Wednesday, January 21, 2015
Gara-gara Menteri Susi Buka-bukaan, Anggota DPR Ini Marah Besar
Gara-gara Menteri Susi Buka-bukaan, Anggota DPR Ini Marah Besar
Jakarta -Sore tadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Rapat yang juga diikuti para menteri ini sempat diwarnai suasana tegang.
Menteri Susi menyampaikan pernyataan yang blak-blakan karena menyebut salah satu nama anggota banggar DPR, hal ini terkait kepemilikan kapal tangkap ikan yang ditahan oleh Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kita semua undang termasuk kawan Pak Anton Sihombing (anggota Fraksi Golkar/Komisi IV). Ini persoalan bersama," sebut Susi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (21/01/2015).
Belum berhenti sampai di situ, Susi kembali menyebutkan ada beberapa pemilik kapal yang berurusan dengan pihak KKP salah satunya adalah rekan dari Anton Sihombing.
"Semua perusahaan di bidang perkapalan itu datang dari anggota DPR, bekas dirjen, Pak Yorris, kawan Pak Anton Sihombing, Tomy," ungkap Susi.
Susi menegaskan tujuannya mengungkapkan nama-nama dalam rapat tersebut hanya untuk memperbaiki bisnis sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Bertahun-tahun Susi menyebutkan pendapatan negara dari sektor penangkapan ikan hanya Rp 300 miliar/tahun.
"Kita harus perbaiki bersama masa hanya Rp 300 miliar. Ini bukan mengada-ada. Berapa sih satu kapal penghasilannya per tahun," sindir Susi
Menteri Susi menyampaikan pernyataan yang blak-blakan karena menyebut salah satu nama anggota banggar DPR, hal ini terkait kepemilikan kapal tangkap ikan yang ditahan oleh Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kita semua undang termasuk kawan Pak Anton Sihombing (anggota Fraksi Golkar/Komisi IV). Ini persoalan bersama," sebut Susi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (21/01/2015).
Belum berhenti sampai di situ, Susi kembali menyebutkan ada beberapa pemilik kapal yang berurusan dengan pihak KKP salah satunya adalah rekan dari Anton Sihombing.
"Semua perusahaan di bidang perkapalan itu datang dari anggota DPR, bekas dirjen, Pak Yorris, kawan Pak Anton Sihombing, Tomy," ungkap Susi.
Susi menegaskan tujuannya mengungkapkan nama-nama dalam rapat tersebut hanya untuk memperbaiki bisnis sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Bertahun-tahun Susi menyebutkan pendapatan negara dari sektor penangkapan ikan hanya Rp 300 miliar/tahun.
"Kita harus perbaiki bersama masa hanya Rp 300 miliar. Ini bukan mengada-ada. Berapa sih satu kapal penghasilannya per tahun," sindir Susi
Mendengar ucapan Susi, Anton Sihombing terlihat marah besar, ia langsung meminta penjelasan dan klarifikasi ucapan Susi. Anton akan melajutkan persoalan ini saat rapat antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Senin, pekan depan.
"Moral hazard itu. Mohon dijelaskan sedikit dan nanti kita akan teruskan di komisi IV," kata Anton dengan suara tinggi.
Mendapat reaksi keras tersebut, Susi langsung merespons lagi ucapan Anton.
"Banyak kapal (ilegal) yang berlalu lalang di laut Indonesia, It's so crazy. Saya tidak tahu penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa. Karena saya sering berbahasa daerah," timpal Susi.
"Moral hazard itu. Mohon dijelaskan sedikit dan nanti kita akan teruskan di komisi IV," kata Anton dengan suara tinggi.
Mendapat reaksi keras tersebut, Susi langsung merespons lagi ucapan Anton.
"Banyak kapal (ilegal) yang berlalu lalang di laut Indonesia, It's so crazy. Saya tidak tahu penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa. Karena saya sering berbahasa daerah," timpal Susi.
Source :
http://finance.detik.com/read/2015/01/21/202858/2810254/4/gara-gara-menteri-susi-buka-bukaan-anggota-dpr-ini-marah-besar
Yang TIDAK SUKA PADA JOKOWI pasti menyebut " PENCITRAAN "
Yang TIDAK SUKA PADA JOKOWI pasti menyebut " PENCITRAAN " dan Kenapa musti harus takut diserang pencitraan ? Jokowi sudah menjadi Presiden kok, lalu apa untungnya melakukan pencitraan ? Kinerja dan hasilnya sudah jelas, merakyatnya juga jelas, kenapa takut memuji Presiden yang betul2 patut untuk di puji ? Hanya orang yang sakit hati akut yang tidak bisa menerima Jokowi menjadi Presiden RI... bravo Jokowi...
Source : Afriyanto Arifin
Jempol Untuk Presiden RI Joko Widodo
4 jempol untuk PRESIDEN RI... Joko Widodo... Biarkan DUBES BELANDA dan BRAZIL diTARIK, tidak apa-apa, HUKUM NEGARA harus diTEGAKkan... Indonesia NEGARA BESAR dan JANGAN PERNAH TAKUT untuk menegakkan HUKUM... Mereka akan BELAJAR dari Bangsa kita... Tambah 1 lagi Pak Presiden, HUKUM MATI KORUPTOR !!!! Ini BUKAN MASALAH HAM, tapi ini masalah MENGHANCURKAN NKRI... Dan RAKYAT sudah lama TERPURUK... Saatnya BANGKIT, SEJAHTERA, dan MAKMUR... Anak-anak Bangsa HARUS SEKOLAH dan MENJADI PINTAR secara INTELEKTUAL, agar tidak MUDAH diSUSUPi oleh PERUSAK BANGSA... Oleh NARKOBA dan para MAFIA... Pendidikan BUDI PEKERTI harus diMULAI lagi... REVOLUSI MENTAL harus diMULAI dari para ORANG TUA... Karena merekalah TIANG untuk GENERASI PENERUS... PENDIDIKAN TERBAIK diMULAI dari KELUARGA... Maju terus Pak... KAMI MENDUKUNG dan MENGASIHIMU... YOU ARE BEST OF THE BEST... WE LOVE YOU...(Garcia Budiman)
Source : Gracia Budiman
Tuesday, January 20, 2015
DPR tak mau disamakan dengan pegawai bank, absen pakai finger print
DPR tak mau disamakan dengan pegawai bank, absen pakai finger print
Finger print atau mesin absen menggunakan sidik jari terlihat belum maksimal penggunaannya. Sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 dan setelah menjalankan beberapa kali rapat paripurna, anggota DPR RI periode 2014-2019 hanya melakukan absen secara manual.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Roem Konomengatakan, pihaknya memang belum menggunakan teknologi finger print dalam melengkapi data absensi anggota DPR. Dia mengakui jika sampai saat ini, masih menggunakan absen manual dengan membubuhkan tanda tangan.
"Kita belum gunakan finger print, masih absen manual. Belum diaktifkan, itu persoalan kecil dan masalah teknis," kata Roem kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Dia menegaskan, belum digunakannya finger print karena masalah teknis semata. Walaupun diketahui, pengadaan alat finger print tersebut menghabiskan anggaran ratusan juta hingga milyaran rupiah.
Lebih lanjut, kata dia, anggota DPR tidak bisa disamakan dengan pegawai bank yang harus menggunakan finger print untuk absensi.
"Kami bukan pegawai bank. Kita bukan pegawai seperti lembaga lain. Ini lembaga politik, lembaga pengambil kebijakan. Yang penting adalah kuorum," katanya membela diri.
Seperti diketahui, setiap sidang paripurna, anggota DPR belum pernah full kehadirannya dengan jumlah sebanyak 560 anggota. Bahkan, tak jarang pula sidang paripurna ditunda gara-gara anggota DPR belum mencapai kuorum untuk menggelar sidang.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Roem Konomengatakan, pihaknya memang belum menggunakan teknologi finger print dalam melengkapi data absensi anggota DPR. Dia mengakui jika sampai saat ini, masih menggunakan absen manual dengan membubuhkan tanda tangan.
"Kita belum gunakan finger print, masih absen manual. Belum diaktifkan, itu persoalan kecil dan masalah teknis," kata Roem kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Dia menegaskan, belum digunakannya finger print karena masalah teknis semata. Walaupun diketahui, pengadaan alat finger print tersebut menghabiskan anggaran ratusan juta hingga milyaran rupiah.
Lebih lanjut, kata dia, anggota DPR tidak bisa disamakan dengan pegawai bank yang harus menggunakan finger print untuk absensi.
"Kami bukan pegawai bank. Kita bukan pegawai seperti lembaga lain. Ini lembaga politik, lembaga pengambil kebijakan. Yang penting adalah kuorum," katanya membela diri.
Seperti diketahui, setiap sidang paripurna, anggota DPR belum pernah full kehadirannya dengan jumlah sebanyak 560 anggota. Bahkan, tak jarang pula sidang paripurna ditunda gara-gara anggota DPR belum mencapai kuorum untuk menggelar sidang.
[rnd]
Source : http://www.merdeka.com/politik/dpr-tak-mau-disamakan-dengan-pegawai-bank-absen-pakai-finger-print.html
Kesal dengan Gubernurnya, Warga Kaltim Ingin "Pinjam" Ahok
Kesal dengan Gubernurnya, Warga Kaltim Ingin "Pinjam" Ahok
Saking kesalnya dengan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, warga Samarinda, Kaltim, mengaku ingin sekali diperintah oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk sementara waktu.
Awang dinilai terlalu sibuk mengurusi otonomi khusus (otsus) yang tidak masuk akal, sementara di Samarinda tengah dilanda banjir bandang. Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kota Samarinda, lanjutnya, belum juga memberi bantuan.
"Saya tegaskan, saat ini saya tidak perlu otsus-otsusan. Nanti kalau Pak Awang mau melakukan aksi diam di Gedung DPR RI, Ahok kami 'pinjam' sebentar untuk memerintah di Kaltim. Biar saja Pak Awang Fokus ngurus otsus di sana, biar Pak Ahok yangngurus kami di Kaltim," ungkap Zulkifli, warga Karang Paci, Samarinda, Kaltim.
Zul menuturkan, Awang selama ini dinilai tidak memperhatikan warganya. Selama dua hari, warga Samarinda dilanda musibah banjir besar dan tidak ada bantuan dari pemprov dan pemkot.
"Daerah rumah saya di Karang Paci sebenarnya jarang banjir. Kalau sampai air masuk ke dalam rumah, tandanya banjir di Samarinda sudah tidak wajar. Sekiranya ada bantuan, tetapi perhatian pun tidak kami dapatkan," ungkapnya kesal.
Untuk itu, Zul berharap, Ahok mau memimpin Kaltim selama Awang sibuk mengurus otsus.
"Seandainya saja Pak Ahok mau, walaupun hanya sebulan atau dua bulan memerintah Kaltim, saya sangat bersyukur," ujarnya.
Hal senada diungkapkan pula oleh Selfie. Pegawai salah satu bank swasta ini mengeluhkan gaya kepemimpinan Awang yang tidak setegas Ahok.
"'Pinjami' Pak Ahok selama sebulan, saya pastikan ada ratusan koruptor ketangkap di Kaltim," katanya.
Menurut dia, Awang tidak pernah sibuk mengurus koruptor, sebab Awang terlalu terobsesi pada otonomi khusus yang tidak jelas.
"Coba kalau mau demo ke pemerintah pusat itu mbok ya yang menyejahterakan. Seandainya otsus memang memberi kesejahteraan, harusnya dari sekarang masyarakat sudah diperhatikan. Banyak bangunan mangkrak di Kaltim. Contohnya jembatan kembar. Namun, Gubernur seperti melupakan itu," tuturnya.
Nadia, salah seorang guru honorer, juga ikut mengeluhkan kesibukan Awang. Menurut dia, sebelum Pilgub 2013, Awang pernah menjanjikan kenaikan PNS untuk guru-guru PNS. Namun, kenyataannya, janji tinggal janji.
"Janji tinggal kenangan. Namun, kalau urusan dana perimbangan atau otsus, Gubernur-ku cepet banget. Mudah-mudahan PakJokowi punya program pertukaran Gubernur, dan Kaltim 'dipinjami' Ahok walau sebulan," ujarnya.
Awang dinilai terlalu sibuk mengurusi otonomi khusus (otsus) yang tidak masuk akal, sementara di Samarinda tengah dilanda banjir bandang. Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kota Samarinda, lanjutnya, belum juga memberi bantuan.
"Saya tegaskan, saat ini saya tidak perlu otsus-otsusan. Nanti kalau Pak Awang mau melakukan aksi diam di Gedung DPR RI, Ahok kami 'pinjam' sebentar untuk memerintah di Kaltim. Biar saja Pak Awang Fokus ngurus otsus di sana, biar Pak Ahok yangngurus kami di Kaltim," ungkap Zulkifli, warga Karang Paci, Samarinda, Kaltim.
Zul menuturkan, Awang selama ini dinilai tidak memperhatikan warganya. Selama dua hari, warga Samarinda dilanda musibah banjir besar dan tidak ada bantuan dari pemprov dan pemkot.
"Daerah rumah saya di Karang Paci sebenarnya jarang banjir. Kalau sampai air masuk ke dalam rumah, tandanya banjir di Samarinda sudah tidak wajar. Sekiranya ada bantuan, tetapi perhatian pun tidak kami dapatkan," ungkapnya kesal.
Untuk itu, Zul berharap, Ahok mau memimpin Kaltim selama Awang sibuk mengurus otsus.
"Seandainya saja Pak Ahok mau, walaupun hanya sebulan atau dua bulan memerintah Kaltim, saya sangat bersyukur," ujarnya.
Hal senada diungkapkan pula oleh Selfie. Pegawai salah satu bank swasta ini mengeluhkan gaya kepemimpinan Awang yang tidak setegas Ahok.
"'Pinjami' Pak Ahok selama sebulan, saya pastikan ada ratusan koruptor ketangkap di Kaltim," katanya.
Menurut dia, Awang tidak pernah sibuk mengurus koruptor, sebab Awang terlalu terobsesi pada otonomi khusus yang tidak jelas.
"Coba kalau mau demo ke pemerintah pusat itu mbok ya yang menyejahterakan. Seandainya otsus memang memberi kesejahteraan, harusnya dari sekarang masyarakat sudah diperhatikan. Banyak bangunan mangkrak di Kaltim. Contohnya jembatan kembar. Namun, Gubernur seperti melupakan itu," tuturnya.
Nadia, salah seorang guru honorer, juga ikut mengeluhkan kesibukan Awang. Menurut dia, sebelum Pilgub 2013, Awang pernah menjanjikan kenaikan PNS untuk guru-guru PNS. Namun, kenyataannya, janji tinggal janji.
"Janji tinggal kenangan. Namun, kalau urusan dana perimbangan atau otsus, Gubernur-ku cepet banget. Mudah-mudahan PakJokowi punya program pertukaran Gubernur, dan Kaltim 'dipinjami' Ahok walau sebulan," ujarnya.
| Penulis | : Kontributor Samarinda, Gusti Nara |
| Editor | : Caroline Damanik Source : http://regional.kompas.com/read/2015/01/20/18050591/Kesal.dengan.Gubernurnya.Warga.Kaltim.Ingin.Pinjam.Ahok |
Samad Bilang Tulisan Di Blog Itu Fitnah
![Abraham Samad. [google]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vZp53s0Q1OKdTguc1puZF-THaRO_mhNxRy2Nx-wFddvVjWFspz_51LL017IApkN5oTgCNHhiLCKhFUcUtfyh_nXjooEq-I1WHxt7kDNENRFCZLZYWLMQ1s5JuCB20398qR7lVWrn4=s0-d)
Samad Bilang Tulisan Di Blog Itu Fitnah
[JAKARTA] Usai menetapkan calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan sebagai
tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait transaksi mencurigakan,
Ketua KPK berulang kali menjadi sasaran tembak.
tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait transaksi mencurigakan,
Ketua KPK berulang kali menjadi sasaran tembak.
Sehari setelah pengumuman penetapan tersangka, atau Rabu (14/1), sejumlah
foto seorang pria mirip dirinya sedang bermesraan dengan seorang wanita beredar
di masyarakat.
Serangan tersebut berlanjut pada Senin (19/1) ini, dengan munculnya sebuah tulisan
di sebuah blog yang menyebut adanya muatan politis pribadi Abraham Samad dalam
menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.
di sebuah blog yang menyebut adanya muatan politis pribadi Abraham Samad dalam
menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.
Saat dikonfirmasi wartawan mengenai hal ini, Samad menegaskan, tulisan tersebut
hanyalah fitnah untuk menyerang dirinya.
"Itu semua fitnah," tegas Samad dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin
(19/1) pagi.
Dalam tulisan di blog tersebut, Abraham disebut melakukan sejumlah pertemuan
rahasia dengan petinggi PDI-P jelang Pilpres lalu.
Namun, keinginan Abraham untuk menjadi Wapres Jokowi kandas karena
campur tangan seseorang yang menurut tulisan itu adalah Budi Gunawan. Hal itu
disebut menjadi pemicu Abraham menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.
[F-5/L-8]
Source : http://sp.beritasatu.com/home/samad-bilang-tulisan-di-blog-itu-fitnah/75387
3 Alasan Jokowi harus tolak lobi Australia soal hukuman mati
Jokowi bertemu Tony Abbott. ©Setpres RI/Rusman
3 Alasan Jokowi harus tolak lobi Australia soal hukuman mati
Ada tiga alasan bagi Presiden Jokowi untuk menolak lobi Australia tersebut, disamping pelaksanaan hukuman mati merupakan masalah kedaulatan dan penegakan hukum di Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia akan sulit mengabulkan lobi Australia yang meminta dua orang warganya tidak dieksekusi dalam pelaksanaan hukuman mati berikutnya.
"Ada tiga alasan bagi Presiden Jokowi untuk menolak lobi Australia tersebut, disamping pelaksanaan hukuman mati merupakan masalah kedaulatan dan penegakan hukum di Indonesia," kata Hikmahanto di Jakarta, Selasa (20/1).
Alasan pertama, lobi ditolak karena pemerintah tidak ingin dianggap diskriminatif terhadap warga dari negara lain, seperti Belanda dan Brazil.
"Inkonsistensi berarti perlakuan yang berbeda yang harus dicarikan alasan," kata dia.
Kedua, bila lobi Australia dikabulkan Presiden Jokowi maka Presiden akan berhadapan dengan mayoritas publik Indonesia yang geram dan marah atas maraknya penyalahgunaan narkoba di Tanah Air.
"Publik akan menganggap Presiden tidak memenuhi janji dan gagal dalam menyerap aspirasi," kata Hikmahanto.
Ketiga, apabila ada inskonsitensi dari Presiden Jokowi maka hal tersebut akan menjadi "bola liar" bagi dunia perpolitikan di Indonesia.
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa sampai saat ini hampir semua partai baik yang terafiliasi pada Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung kebijakan tegas Presiden Jokowi untuk melaksanakan hukuman mati.
Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julia Isabel Bishop secara intensif melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia, baik Presiden Jokowimaupun Menlu Retno Marsudi agar dua warganya tidak dieksekusi mati dalam pelaksanaan hukuman mati berikutnya.
Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi terhadap enam orang terpidana mati, yang masing-masing berasal dari negara Indonesia, Brazil, Belanda, Malawi, Vietnam dan Nigeria.
"Ada tiga alasan bagi Presiden Jokowi untuk menolak lobi Australia tersebut, disamping pelaksanaan hukuman mati merupakan masalah kedaulatan dan penegakan hukum di Indonesia," kata Hikmahanto di Jakarta, Selasa (20/1).
Alasan pertama, lobi ditolak karena pemerintah tidak ingin dianggap diskriminatif terhadap warga dari negara lain, seperti Belanda dan Brazil.
"Inkonsistensi berarti perlakuan yang berbeda yang harus dicarikan alasan," kata dia.
Kedua, bila lobi Australia dikabulkan Presiden Jokowi maka Presiden akan berhadapan dengan mayoritas publik Indonesia yang geram dan marah atas maraknya penyalahgunaan narkoba di Tanah Air.
"Publik akan menganggap Presiden tidak memenuhi janji dan gagal dalam menyerap aspirasi," kata Hikmahanto.
Ketiga, apabila ada inskonsitensi dari Presiden Jokowi maka hal tersebut akan menjadi "bola liar" bagi dunia perpolitikan di Indonesia.
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa sampai saat ini hampir semua partai baik yang terafiliasi pada Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung kebijakan tegas Presiden Jokowi untuk melaksanakan hukuman mati.
Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julia Isabel Bishop secara intensif melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia, baik Presiden Jokowimaupun Menlu Retno Marsudi agar dua warganya tidak dieksekusi mati dalam pelaksanaan hukuman mati berikutnya.
Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi terhadap enam orang terpidana mati, yang masing-masing berasal dari negara Indonesia, Brazil, Belanda, Malawi, Vietnam dan Nigeria.
- Hikmahanto Juwana
Source : http://www.merdeka.com/peristiwa/3-alasan-jokowi-harus-tolak-lobi-australia-soal-hukuman-mati.html
