TPA Bantar Gebang. ©2012 Merdeka.com
Ahok pertanyakan kinerja pengelola TPA Bantargebang
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bingung dengan kinerja pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ). Padahal, harga pembuangan sampah selalu naik setiap tahunnya tetapi kinerja GTJ menurun.
Selain itu, lahan yang digunakan GTJ untuk pembuangan sampah merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta. "Kita nggak tahu, minta pembagiannya mesti jelas. Kenapa lahan 100 hektar punya DKI hanya untuk buang sampah doang. Dengan kontrak selama 25 tahun," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).
Menurut Ahok, biaya pembuangan sampah yang dibayarkan Pemprov DKI sebesar Rp 114.000 per ton pada tahun lalu. Namun, tahun ini, GTJ menaikkan tarif tersebut sebesar Rp 123.000 per ton.
"Kita bayar tiap tahun naik. Tahun ini saja kita bayar Rp 123.000 per ton untuk buang sampah di tanah saya. Alasannya dia mau olah segala macam. Logikanya, kalau itu tanah dia, bisa saya terima lho. Tapi ini kan tanah saya, kan lucu jadinya," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan biaya pembuangan sampah itu diluar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan tersebut diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan DKI.
Ahok menjelaskan pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343 per ton. Politisi Gerindra ini menilai selama ini Pemprov DKI tidak punya anggaran untuk membeli truk karena anggarannya habis untuk pembayaran tiping fee sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah yang juga cukup besar.
"Artinya, kita nggak punya duit lagi untuk beli truk. Dan kedua, kita nggak punya manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah. Oke, angkut sampah diserahkan ke swasta. Dan swasta menang tender per kecamatan dibagi-bagi. Kemudian masyarakat mengeluh karena sampah bau nggak diangkat. Lalu sanksinya apa ke swasta? Gitu lho," kata dia.
Untuk itu, Ahok menambahkan Pemprov DKI akan membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir. Pasalnya, anggaran pembuangan sampah DKI Jakarta dapat mencapai Rp 400 miliar per tahun.
"Anggap saja harga tanah di sana Rp 400 ribu per meter. Kalau 100 hektar ya Rp 400 miliar. Lha kita bayar dia saja (PT GTJ) mau sampai Rp 400 miliar lebih setahun. Kontrak 25 tahun kok bisa Bantargebang nggak penuh gitu. Kita beli tanah saja 100 hektar setiap tahun kalau gitu," pungkas dia.
Selain itu, lahan yang digunakan GTJ untuk pembuangan sampah merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta. "Kita nggak tahu, minta pembagiannya mesti jelas. Kenapa lahan 100 hektar punya DKI hanya untuk buang sampah doang. Dengan kontrak selama 25 tahun," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).
Menurut Ahok, biaya pembuangan sampah yang dibayarkan Pemprov DKI sebesar Rp 114.000 per ton pada tahun lalu. Namun, tahun ini, GTJ menaikkan tarif tersebut sebesar Rp 123.000 per ton.
"Kita bayar tiap tahun naik. Tahun ini saja kita bayar Rp 123.000 per ton untuk buang sampah di tanah saya. Alasannya dia mau olah segala macam. Logikanya, kalau itu tanah dia, bisa saya terima lho. Tapi ini kan tanah saya, kan lucu jadinya," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan biaya pembuangan sampah itu diluar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan tersebut diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan DKI.
Ahok menjelaskan pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343 per ton. Politisi Gerindra ini menilai selama ini Pemprov DKI tidak punya anggaran untuk membeli truk karena anggarannya habis untuk pembayaran tiping fee sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah yang juga cukup besar.
"Artinya, kita nggak punya duit lagi untuk beli truk. Dan kedua, kita nggak punya manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah. Oke, angkut sampah diserahkan ke swasta. Dan swasta menang tender per kecamatan dibagi-bagi. Kemudian masyarakat mengeluh karena sampah bau nggak diangkat. Lalu sanksinya apa ke swasta? Gitu lho," kata dia.
Untuk itu, Ahok menambahkan Pemprov DKI akan membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir. Pasalnya, anggaran pembuangan sampah DKI Jakarta dapat mencapai Rp 400 miliar per tahun.
"Anggap saja harga tanah di sana Rp 400 ribu per meter. Kalau 100 hektar ya Rp 400 miliar. Lha kita bayar dia saja (PT GTJ) mau sampai Rp 400 miliar lebih setahun. Kontrak 25 tahun kok bisa Bantargebang nggak penuh gitu. Kita beli tanah saja 100 hektar setiap tahun kalau gitu," pungkas dia.
[did]
Source : merdeka.com
No comments:
Post a Comment