Masyarakat Mesti Waspada "Politik Gentong Babi" Jelang Pemilu

Masyarakat Mesti Waspada "Politik Gentong Babi" Jelang Pemilu

Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi.Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi.

JAKARTA, Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, politik gentong babi (pork barel) dikhawatirkan kembali terjadi. Politik gentong babi adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara. Cara ini biasanya dilakukan oleh calonincumbent yang pada umumnya telah memiliki kekuasaan.

Praktik ini dibahas dalam diskusi bertajuk "Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu" di Jakarta, Rabu (12/2/2014) malam. Hadir sebagai narasumber, anggota DPR Budiman Sudjatmiko, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, dan Stand Up Comedian Notaslimboy.

Budiman sebagai anggota DPR dua periode mengaku paham betul mengenai praktik politik gentong babi di kalangan anggota Dewan. Ia mengaku selalu menghindari cara-cara seperti itu.

"Jika seseorang punya kekuasaan, maka dia akan cenderung korupsi, memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi," kata Budiman.

Dia menjelaskan, biasanya anggota DPR yang ingin maju kembali pada periode selanjutnya cenderung menggunakan cara-cara seperti ini. Menjelang pemilu, mereka memperjuangkan agar daerah pemilihan mereka mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan. Padahal, terkadang daerah itu tidak benar-benar membutuhkan bantuan yang diberikan.

Sebaliknya, daerah yang butuh diperjuangkan, justru tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya karena incumbentlegislatif yang kembali maju tidak dari sana.

Hal tersebut diamini oleh Ade. Bahkan, menurutnya, politik gentong babi seperti ini bukan hanya terjadi di legislatif saja, tapi juga di eksekutif.

"Dalam temuan kami, politik gentong babi selalu muncul setiap menjelang pemilu, baik pemilu nasional ataupun pemilukada," kata Ade.

Dia mencontohkan, pada pemilu legislatif 2009, ada praktik bagi-bagi voucher pendidikan. Namun, yang mendapatkan voucher itu, katanya, bukan lah sekolah-sekolah miskin yang bangunannya sudah hampir roboh, melainkan sekolah yang kaya secara finansial.

"Uang yang diberikan pun tidak dasarkan pada fakta. Dibilangnya pribadi, namun itu sebenarnya bantuan dari pemerintah," lanjutnya.

Budiman berkesimpulan, untuk mengatasi politik gentong babi seperti ini, masyarakat lah yang harus cerdas dalam memilih. Masyarakat diminta untuk tidak memilih mereka yang menggunakan politik uang untuk menggalang suara.

"Dan kenyataannya, sekarang juga masyarakat sudah pintar. Terbukti, banyak pilkada yang sekarang sudah dimenangkan oleh mereka yang tidak punya modal. Incumbent justru kalah. Misalnya Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Kita lihat saja apakah di pemilu legislatif dan pemilu presiden nanti, hal ini bisa terulang," pungkasnya.

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Sandro Gatra

KOMPAS.com