Hashim Ancam Hambat Jokowi, PKB: Maklum, Dia Belum Pernah Urus Negara

Jakarta - Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK dengan kekuasaannya di parlemen. PKB menyebut pernyataan itu seperti melegitimasi adanya dendam dari kekalahan Pilpres 2014 lalu.

"Menurut saya, itu tidak bijak dan terlalu diselimuti dendam. Dendam kok dibawa," kata Ketua DPP PKB Abdul Qadir Karding di kantornya, Jl Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014) dini hari.

Menurut Karding, Hashim kurang berpengalaman dalam tata negara dan pemerintahan. Hashim yang berlatarbelakang pengusaha, bagi Abdul, tak mengerti bahwa pernyataannya bisa menyengsarakan rakyat.

"Pak Hashim jarang urus negara, lama jadi pengusaha. Jadi enggak paham betapa pemerintahan itu terganggu efeknya, rakyat yang susah," ujarnya. 

Tak hanya itu, Karding juga menilai pernyataan seperti itu bisa mengganggu stabilitas negara. Ia kemudian mencontohkan merosotnya nilai rupiah hingga investor yang lari dari Indonesia pasca parlemen dikuasai KMP.

"Pernyataannya bisa mengganggu stabilitas nasional. Rupiah melemah terus, investor banyak yang lari, karena politiknya keruh. Merugikan kita sebagai bangsa dan itu tidak dewasa," ujar Abdul.

"Niatnya memang mengganggu. Konteksnya bahaya lho, bagi ekonomi dan masyarakat serta stabilitas politik. Saya memaklumi, dia urusi bagaimana dapat duit banyak, belum pernah urus negara," tutup Karding.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, "Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat."

Hal itu dikatakan Hashim kepada Reuters di kantornya pada Selasa kemarin, seperti dilansir Rabu (8/9/2014).

Hashim juga menambahkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp 1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur.

Sekarang kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJ itu sudah ditangani Kejaksaan Agung. Sudah ada sedikitnya 2 mantan pejabat Pemprov DKI yang menjadi tersangka.

Kasus lainnya adalah penyimpangan dalam anggaran pendidikan saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Jokowi yang dalam dua kasus itu tidak dinyatakan bersalah belum bisa dimintai komentar atas pernyataan Hashim.

Source : http://news.detik.com/read/2014/10/09/023038/2713632/10/2/hashim-ancam-hambat-jokowi-pkb-maklum-dia-belum-pernah-urus-negara