Kritikan Pedas PKS - Demokrat bagi Jokowi

Partai Demokrat merupakan partai yang mendominasi pada kursi di DPRD DKI Jakarta. Dalam pemandangan umum yang disampaikan fraksi, Demokrat meminta banyak catatan dan penjelasan menyikapi RAPBD 2013 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, kemarin, Kamis (20/12).

Kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bukan rahasia lagi jika kedua fraksi itu getol mengkritik Jokowi. Jagoan mereka pada Pilgub DKI yaitu Fauzi Bowo dan Hidayat Nur Wahid tumbang oleh Jokowi. Wajar jika kemudian mereka berperan sebagai oposan.

Berikut kritikan pedas Fraksi Demokrat dan PKS pada penyampaian pandangan fraksi terhadap RAPBD yang diajukan Jokowi.

1. Pelayanan Pemprov

Fraksi Partai Demokrat menyoroti terhadap sejumlah penyelenggaraan program unggulan, di antaranya pelayanan Pemprov DKI Jakarta dalam setiap strata pemerintahan. "Kepengurusan izin-izin, surat keterangan tingkat kelurahan yang dapat memakan waktu lebih dari satu pekan, mohon penjelasan," kata anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait program rembuk warga. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai terjadi tumpang tindih program dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

2. Perilaku kepemimpinan

Demokrat meminta banyak sekali catatan dan penjelasan menyikapi RAPBD 2013 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang ditanyakan Partai Demokrat adalah sinergisitas yang terbangun antara beberapa pimpinan dan jajaran kurang adanya keharmonisan yang diakibatkan oleh perilaku kepemimpinan. "Mohon penjelasan," tegas anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii.

3. Peremajaan bus dan kampung deret

Partai Demokrat menagih Jokowi terkait konsep peremajaan bus sedang Metromini dan Kopaja yang melalui sistem hibah. Karena hal ini menurutnya tidak ada landasan dasar hukum yang kuat. "Dengan menyiapkan kurang lebih 1.000 bus sedang dan 450 armada Transjakarta, Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk dibuat pengkajian yang dalam agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah lagi," ujar anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii. Johny mengatakan, terkait kampung deret, Fraksi Demokrat belum sependapat dengan pembuatan kampung kontainer di bawah jembatan. "Karena melanggar peraturan pemerintah dan dapat membahayakan pengguna jalan. Mohon penjelasan," tandasnya.

4. Proyeksi pertumbuhan ekonomi

Kritikan juga datang dari Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Ahmad Zairofi. Menurutnya, Jokowi terlalu optimis soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta. "Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan stagnan pada kisaran 6 persen hingga 6,5 persen," kata Ahmad Zairofi di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (21/12). Menurutnya, peningkatan permintaan domestik yang akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat terealisasi oleh kondisi kelesuan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan. Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) optimis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta mencapai 7 persen. Target tersebut disebutkan dalam rencana pembangunan yang masuk dalam rancangan APBD.

5. Peningkatan pendapatan daerah

Pada sisi kebijakan pendapatan daerah, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Ahmad Zairofi menyoroti soal kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang belum ada terobosan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dia menilai, kebijakan peningkatan masih berfokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD dan optimalisasi pemanfaatan aset. "Fraksi PKS mempertanyakan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk optimalisasi pemungutan PBB mulai 2013? Mohon penjelasan," tegas Ahmad Zairofi, anggota Komisi B DPRD DKI itu.

6. Program mengambang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki 20 program untuk tahun kerja 2013. Dari puluhan program itu, Jokowi punya empat program unggulan yakni, pembangunan kampung deret, hibah bus untuk angkutan umum, Jakarta sehat dan Jakarta pintar. Menurut Ketua Fraksi PKS Ahmad Zairofi, Jokowi tidak fokus antara rencana kerja regular dengan program unggulannya. Seperti program kerja di bidang transportasi. "Banyak kegiatan dan beberapa program memerlukan biaya yang besar. Mana sebetulnya yang menjadi program unggulan yang sesungguhnya? Pada bidang transportasi, mana yang lebih prioritas antara peningkatan luas jalan untuk meningkatkan road ratio dengan peningkatan penyediaan dan pelayanan transportasi publik?," tanya Ahmad Zairofi.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/6-kritikan-pedas-pks-dan-demokrat-untuk-jokowi