Kita Mau Cepat, Yang Lambat Ditinggal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat jajaran di bawahnya ketar-ketir. Kali ini para pejabat tim anggaran di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sasarannya.

Pada Selasa (12/12/2012) pagi, puluhan tim anggaran dari semua SKPD berkumpul di ruang Pola, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Gedung G, Kompleks Balaikota Jakarta. Basuki bertindak langsung membuka acara sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 14/2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

Dalam kesempatan itu, Basuki banyak menyampaikan keinginannya membangun transparansi rencana penyusunan anggaran sampai ke tingkat yang paling bawah. Dengan sistem berbasis kinerja, pengawasannya juga dapat dilakukan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.

Ia mengambil contoh dari sistem penyusunan anggaran yang sering digunakan pihak swasta. Sistem ini tak akan berjalan jika masih ada suatu rencana yang tak direncanakan dengan baik dan saling berkaitan dengan program lainnya.

"Sebenarnya penganggaran harus terpadu, sekarang kan enggak nyambung. Masyarakat ingin A, eh malah dikasih B. Ini yang harus diperbaiki," kata Basuki.

Setelah itu, pada siang harinya, Basuki bergeser mengisi acara yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto bertajuk "Gerakan Mengawal Uang Rakyat" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Saat diberi waktu berbicara, Basuki kembali menyinggung pentingnya transparansi penyusunan anggaran. Bahkan, lebih jauh ia menegaskan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran terpadu harus disosialisasikan dan melibatkan usulan semua pihak, setidaknya sampai tingkat RW.

Basuki menilai, selama ini perencanaan anggaran di DKI Jakarta buruk. Eksekutif dan legislatif berjalan sendiri dalam menyusun anggaran dan hanya menampung tak lebih dari 10 persen aspirasi warga dalam penyusunan tersebut.

Akhirnya, anggaran yang digelontorkan untuk berbagai program masih tak senada dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program berjalan, tetapi tak menyentuh permasalahan.

Hal inilah yang terus dikampanyekan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana anggaran mulai tahun depan akan disebar dan ditempelkan dalam bentuk poster sampai ke tingkat RW.

Diharapkannya, semua SKPD dan masyarakat sudah mengerti cara pembuatan dan isi anggaran DKI untuk tahun anggaran 2014. Semua dilakukan agar pengawasan melibatkan semua pihak, dan proses evaluasinya dapat berjalan dengan mudah serta lebih baik.

"Ini supaya semua SKPD tahu cara merencanakan penganggaran secara terpadu. Kita mau lari cepat, yang lambat kita tinggal. Kita ganti saja semuanya, biar Jakarta malu," ujarnya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/12/12284071/Basuki.Kita.Mau.Lari.Cepat.yang.Lambat.Kita.Tinggal?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki